Inews Nanga Bulik – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PMN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Selasa siang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar menindak tegas PT BPM yang diduga melakukan berbagai pelanggaran dalam pengelolaan kegiatan pertambangan.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk, poster tuntutan, serta menyuarakan orasi secara bergantian. Mereka menilai pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, perlu bersikap tegas dan transparan dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang tersebut.
Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan dan Perizinan
Koordinator lapangan PMN dalam orasinya menyampaikan bahwa PT BPM diduga telah melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut PMN, aktivitas perusahaan tersebut disinyalir menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat setempat. Dugaan pelanggaran meliputi pengelolaan limbah tambang, reklamasi pascatambang, hingga ketidakpatuhan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Jika benar ada pelanggaran, PT BPM harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah satu orator.
Desak Evaluasi dan Pencabutan Izin Operasi
Selain menuntut penegakan hukum, PMN juga mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan PT BPM. Massa menilai, apabila perusahaan terbukti melanggar aturan, maka sanksi administratif hingga pencabutan izin harus menjadi opsi yang serius dipertimbangkan.
PMN menegaskan bahwa langkah tegas pemerintah sangat penting untuk memberikan efek jera, sekaligus menjadi peringatan bagi perusahaan tambang lainnya agar tidak mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Baca juga: Pemprov–Kejati Kalteng Perkuat Sinergi Penanganan Hukum
Kritik Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Dalam aksi tersebut, PMN turut menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Mereka menilai, pengawasan yang tidak maksimal membuka celah terjadinya pelanggaran berulang yang merugikan negara dan masyarakat.
“Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan korporasi. Kementerian ESDM harus hadir sebagai pengawas yang tegas dan berpihak pada rakyat,” ujar perwakilan PMN dalam pernyataan sikapnya.
Aksi Berjalan Tertib dan Dijaga Aparat
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa aksi menyampaikan tuntutan secara tertib dan bergantian, tanpa tindakan anarkis. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan PMN sempat meminta agar pihak Kementerian ESDM bersedia menerima mereka untuk audiensi.
Hingga aksi berakhir, PMN menyatakan akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran PT BPM dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika pemerintah dinilai tidak memberikan respons konkret.
Harapan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
PMN berharap pemerintah dapat bertindak adil, transparan, dan tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai amanat undang-undang.
“Ini bukan sekadar soal satu perusahaan, tetapi soal komitmen negara dalam menegakkan hukum dan menjaga masa depan lingkungan,” tutup koordinator aksi.
