Inews Nanga Bulik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dalam penanganan hukum, khususnya terkait pendampingan, pencegahan pelanggaran hukum, serta penegakan hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Penguatan kerja sama ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sinergi tersebut ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara jajaran Pemprov Kalteng dan Kejati Kalteng yang berlangsung di Palangka Raya.
Komitmen Bersama Wujudkan Pemerintahan Bersih
Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kerja sama dengan Kejati Kalteng merupakan langkah strategis dalam mencegah potensi pelanggaran hukum, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat dibutuhkan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Gubernur.
Menurutnya, sinergi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga upaya preventif agar aparatur sipil negara (ASN) tidak ragu dalam mengambil kebijakan selama tetap berada dalam koridor hukum.
Peran Kejati dalam Pendampingan dan Pencegahan
Sementara itu, Kepala Kejati Kalteng menyampaikan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum, legal opinion, dan legal assistance kepada Pemprov Kalteng serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah.
Pendampingan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, hingga proyek strategis daerah. Dengan pendampingan sejak awal, potensi terjadinya kesalahan administratif maupun tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.
Baca juga: Anies Baswedan Dikukuhkan Jadi Anggota Kehormatan Gerakan Rakyat
Fokus pada Proyek Strategis dan Pelayanan Publik
Penguatan sinergi ini juga diarahkan untuk mengawal proyek-proyek strategis daerah agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran. Kejati Kalteng menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan tanpa menghambat proses kerja, namun tetap menjunjung tinggi kepastian hukum.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, karena aparatur pemerintah dapat bekerja lebih tenang dan profesional dengan adanya kepastian hukum.
Edukasi Hukum bagi ASN
Sebagai bagian dari penguatan sinergi, Pemprov dan Kejati Kalteng juga sepakat meningkatkan edukasi dan literasi hukum bagi ASN. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan hukum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangan secara tepat.
Kejati Kalteng akan aktif memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.
Harapan Perkuat Kepercayaan Publik
Sinergi antara Pemprov Kalteng dan Kejati Kalteng ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan pemerintahan yang taat hukum dan transparan, pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kedua institusi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
