Inews Nanga Bulik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai kunci utama untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Menurutnya, harmonisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program menjadi fondasi agar pembangunan di Tanah Papua berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam sebuah forum koordinasi yang membahas strategi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Utama
Mendagri menilai masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, sejumlah program belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, sinkronisasi pusat dan daerah harus diperkuat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” ujar Mendagri.
Ia menekankan bahwa keselarasan visi pembangunan akan mempercepat realisasi program prioritas pemerintah.
Fokus pada Kebutuhan Nyata Masyarakat Papua
Dalam arahannya, Mendagri meminta pemerintah daerah di Papua untuk menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama.
Pendekatan berbasis kebutuhan lokal dinilai penting agar pembangunan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua yang beragam.
Peran Strategis Otonomi Khusus
Mendagri juga menyoroti peran strategis Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam mendorong percepatan pembangunan. Dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia meminta kepala daerah untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Baca juga: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Selesai, Roy Suryo: 99,9 Persen Palsu Tidak Berubah
Perkuat Koordinasi dan Pengawasan
Selain sinkronisasi kebijakan, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi rutin diperlukan agar hambatan di lapangan dapat segera diatasi.
Mendagri juga mendorong peran aktif aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah Papua.
Dorong Partisipasi Masyarakat dan Pemda
Menurut Mendagri, keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal dinilai penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan.
Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Akselerasi Pembangunan Berbasis Kolaborasi
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah Papua melalui pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas aparatur daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Menuju Papua yang Maju dan Sejahtera
Melalui sinkronisasi pusat–daerah, Mendagri optimistis pembangunan Papua dapat berjalan lebih cepat dan merata. Tujuan akhirnya adalah menciptakan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil.
