Nanga Bulik – DPRD Kabupaten Barito Timur menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan kenaikan gaji bagi para anggota dewan. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait isu kenaikan gaji wakil rakyat di daerah tersebut.
Klarifikasi DPRD Barito Timur
Pernyataan resmi itu disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam sebuah rapat bersama wartawan dan pemangku kepentingan daerah. Menurutnya, informasi mengenai adanya kenaikan gaji dewan tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Gaji anggota DPRD sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga kini, belum ada keputusan ataupun regulasi baru yang menyebutkan adanya kenaikan gaji anggota dewan,” tegas salah seorang pimpinan DPRD Barito Timur.
Gaji Anggota Dewan Diatur Pemerintah Pusat
Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme penetapan gaji anggota DPRD bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui regulasi yang berlaku secara nasional. DPRD hanya menerima dan menjalankan aturan tersebut tanpa bisa mengubah besarannya.
Dengan demikian, isu kenaikan gaji anggota DPRD Barito Timur dianggap tidak berdasar. “Jika pun ada perubahan, hal itu akan melalui regulasi resmi dari pemerintah pusat, bukan keputusan sepihak dari DPRD daerah,” tambahnya.
Baca juga: Tugu Tapal Batas Bartim Perlu diperbaiki
Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
Anggota DPRD Barito Timur menegaskan bahwa pihaknya saat ini lebih memprioritaskan peningkatan kinerja dan pelayanan publik ketimbang membicarakan soal gaji. Fokus utama dewan adalah memastikan program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa perhatian kami lebih pada bagaimana pembangunan daerah ini bisa berjalan baik dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu jauh lebih penting dibanding isu kenaikan gaji,” ujar salah satu legislator.
Harapan untuk Masyarakat
Dengan adanya klarifikasi ini, DPRD berharap masyarakat tidak lagi termakan isu-isu yang tidak benar. Dewan juga mengajak warga untuk tetap kritis dan bersama-sama mengawasi jalannya roda pemerintahan demi tercapainya pembangunan yang transparan dan akuntabel.
DPRD Barito Timur memastikan akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta media agar informasi yang beredar tidak simpang siur dan dapat dipertanggungjawabkan.
