Inews Nanga Bulik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, berencana membentuk Satuan Tugas Penambangan Emas Tanpa Izin (Satgas PETI). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi terhadap aktivitas penambangan emas konvensional yang selama ini kerap menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan.
Rencana pembentukan Satgas PETI tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri, usai menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Aula Kantor Bupati Barsel, Senin (27/10/2025).
Menata Aktivitas Tambang Tanpa Melukai Masyarakat
Menurut Eddy Raya, keberadaan penambangan emas tanpa izin (PETI) memang sudah lama menjadi dilema di wilayah Barsel. Di satu sisi, aktivitas itu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan dan potensi konflik hukum.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak warga menggantungkan hidup dari tambang emas tradisional. Tapi, kegiatan ini harus ditata agar tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai aturan hukum,” ujar Eddy Raya.
Satgas PETI nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, dinas teknis, serta perwakilan masyarakat. Tugasnya tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pendampingan dan solusi alternatif bagi penambang lokal, seperti legalisasi usaha melalui koperasi dan pengelolaan ramah lingkungan.
Fokus pada Pendekatan Humanis dan Edukatif
Eddy Raya menegaskan bahwa pembentukan Satgas PETI bukan untuk menakuti atau memenjarakan masyarakat kecil, melainkan mencari jalan tengah antara penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.
“Pendekatan yang kami pilih bukan represif, tetapi humanis. Kita ingin masyarakat tetap bisa bekerja, namun dengan cara yang legal dan tidak merusak alam,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Barsel akan menggandeng akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan untuk memberikan pelatihan kepada penambang tradisional mengenai teknik tambang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah merkuri.
Baca juga: Jadi Sponsor Kejurprov Grasstrak Bupati Barsel Cup 2025, PT. MUTU Komitmen Dukung Dunia Olahraga
Dampak Lingkungan Jadi Perhatian Serius
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Barsel, Sri Wulandari, mengungkapkan bahwa aktivitas PETI selama ini telah menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, terutama pada pencemaran air sungai dan degradasi tanah di kawasan hulu Barito.
“Hasil pemantauan kami, kualitas air di beberapa titik sudah menurun akibat penggunaan merkuri dan aktivitas tambang terbuka. Ini yang ingin kita hentikan melalui pengawasan terpadu,” kata Sri.
DLH akan menyiapkan tim monitoring untuk mendukung kinerja Satgas, termasuk melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air dan tanah di lokasi tambang aktif.
Dukungan DPRD dan Aparat Keamanan
Langkah Pemkab Barsel mendapat dukungan dari Ketua DPRD Barsel, Ir. Tamarzam, yang menilai pembentukan Satgas PETI merupakan solusi realistis untuk menata tambang rakyat.
“Kita mendukung penuh karena ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal sosial-ekonomi. Harus ada jalan keluar agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian,” ujar Tamarzam.
Pihak kepolisian juga siap membantu dalam pengawasan. Kapolres Barito Selatan, AKBP Wahyu Tri Cahyono, menegaskan pihaknya akan menindak tegas kegiatan penambangan ilegal yang tetap membandel setelah diberikan sosialisasi dan kesempatan untuk beralih ke sistem legal.
Harapan Masyarakat Tambang
Sementara itu, sejumlah penambang tradisional menyambut positif rencana pembentukan Satgas PETI. Mereka berharap pemerintah benar-benar memberikan solusi nyata, bukan sekadar penertiban.
“Kalau memang bisa dibantu untuk izin kelompok atau koperasi, kami mau ikut. Yang penting kami bisa tetap kerja dan tidak dikejar-kejar aparat,” kata Ariansyah (38), salah satu penambang di Kecamatan Dusun Selatan.
Menuju Pengelolaan Tambang Berkelanjutan
Bupati Eddy Raya menegaskan, ke depan Pemkab Barsel akan mendorong penambangan rakyat yang berizin, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah juga berencana menyiapkan zona khusus tambang rakyat yang bisa dikelola bersama koperasi lokal.
“Kalau kita bisa menata ini dengan baik, masyarakat tetap sejahtera, lingkungan terjaga, dan hukum ditegakkan. Itulah tujuan utama pembentukan Satgas PETI,” tutupnya.
