Nanga Bulik- PKS Desak Bahlil Tegas dan Tidak Pilih Kasih! Raja Ampat vs Tambang Nikel Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, kembali menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam penertiban tambang nikel ilegal di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Dalam pernyataannya, Senin (9/6/2025), Mulyanto menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, terutama terhadap tambang yang beroperasi di dekat kawasan wisata.
Tambang Dekat Wisata vs Pulau Gag Ada Apa?
Mulyanto bertanya mengapa Bahlil fokus menindak tambang di Pulau Gag milik BUMN, yang letaknya jauh dari pusat pariwisata, sementara tambang ilegal di sekitar destinasi wisata dibiarkan begitu saja.
“Yang dihebohkan masyarakat kan tambang dekat objek wisata. Jangan dibelokkan atau pilih kasih. Tindak tegas semua perusahaan yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat!” tegasnya.
Raja Ampat dikenal sebagai surga biodiversitas laut dunia, dengan terumbu karang dan biota laut yang menjadi daya tarik wisatawan internasional. Jika penambangan ilegal terus beroperasi, akan merusak ekosistem dan mengancam pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi setempat.
Baca Juga: INILAH KITA! Manchester City Setuju Rekrut Tijjani Reijnders dari AC Milan dengan Harga Fantastis
ESG vs Keuntungan Korporasi Mana yang Diutamakan?
Mulyanto juga mengkritik perusahaan tambang yang mengabaikan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). Padahal, konsep ini seharusnya menjadi landasan operasional perusahaan, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
“Perusahaan tambang harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan malah merugikan mereka,” ujarnya.
Kasus-kasus pencemaran akibat aktivitas penambangan di Raja Ampat memicu protes warga. Banyak masyarakat yang justru menjadi korban, alih-alih menikmati manfaat ekonomi dari pertambangan.
Pemerintah Diminta Bertindak!
PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan operasi penambangan ilegal di Raja Ampat sebelum kerusakan lingkungan semakin parah. Langkah tegas diperlukan untuk melindungi warisan alam bagi generasi mendatang.
“Jangan sampai anak cucu kita hanya mendengar cerita indah Raja Ampat, tapi tidak bisa melihatnya karena sudah dirusak oleh tambang,” tegas Mulyanto.
Apa Langkah Selanjutnya?
Dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk PKS, masyarakat menunggu tanggapan tegas dari Bahlil Lahadalia. Apakah pemerintah akan konsisten menertibkan semua penambangan ilegal, atau justru memilih kebijakan yang diskriminatif?
