Nanga Bulik- Rizky Aditya Putra, Bupati Lamandau, menjadi salah satu dari sedikit kepala daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berkesempatan mengikuti Retreat Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini resmi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Kamis (26/6).
Dalam retreat tersebut, Rizky Aditya Putra bersama Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Lamandau kepada pemerintah pusat. Tak hanya itu, ia juga berhasil menjalin sejumlah komunikasi strategis dengan kepala daerah lain untuk memperkuat pembangunan di wilayahnya.
Retreat Kepala Daerah merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rizky Aditya Putra mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, terutama dalam mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.
“Retreat adalah upaya kolaborasi antara pemerintah, baik antara pusat dan daerah, maupun antar-daerah. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Kemendagri atas retreat yang sudah dilaksanakan. Senang rasanya bisa mendapat ilmu dan pengalaman baru untuk bekal kami membangun tanah kelahiran,” ujar Rizky melalui pesan singkatnya.
Ia juga menyebut bahwa sebagian besar peserta retreat adalah kepala daerah yang baru saja melewati proses Pilkada yang panjang, termasuk melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, retreat ini menjadi momen penting untuk menyamakan visi dan memperkuat komitmen dalam membangun daerah.
Persoalan Masyarakat Lamandau yang Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Bertahan di Al Nassr hingga 2027 Demi Uang Minyak atau Gelar Juara?
Salah satu momen penting bagi Rizky Aditya Putra dalam retreat ini adalah kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan masyarakat Lamandau kepada para pemangku kepentingan di pusat. Beberapa isu strategis yang ia angkat antara lain:
1. Masalah Kawasan Hutan dan Sertifikasi Aset Warga
Rizky menyoroti masih banyaknya desa di Lamandau yang berada di kawasan hutan, sehingga menyulitkan warga dalam mengurus sertifikasi tanah.
“Banyak kepala keluarga di desa kesulitan untuk mensertifikasi asetnya karena lokasinya berada di dalam kawasan hutan. Ini perlu langkah strategis supaya memudahkan masyarakat kami,” jelasnya.
Ia berharap ada kebijakan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan solusi bagi warga Lamandau yang terdampak.
2. Potensi Kerja Sama Pariwisata dengan Bali
Selain menyampaikan persoalan, Rizky juga memanfaatkan retreat untuk menjalin kerja sama antardaerah. Salah satunya, ia sempat berdiskusi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengenai peluang kerja sama di bidang pariwisata.
“Lamandau memiliki beberapa spot wisata dan budaya menarik khas Kalimantan. Kami ingin belajar dari Bali yang sudah sangat maju di sektor pariwisata,” ungkapnya.
Ia optimis bahwa kerja sama ini dapat membawa dampak positif bagi pengembangan wisata alam dan budaya Lamandau, seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan destinasi ekowisata lainnya.
3. Tantangan Ketahanan Pangan dan Larangan Bakar Lahan
Isu lain yang disampaikan Rizky adalah terkait ketahanan pangan, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang mempengaruhi stok pangan nasional.
“Sebenarnya, setiap desa di Lamandau mampu swasembada beras. Namun, dengan adanya larangan membakar lahan, warga takut melanjutkan budaya pertanian padi gogo/bukit. Ini menjadi masalah serius yang butuh solusi bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih adaptif bagi petani lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
